ACC Desak Kejati Usut Proyek Pembangunan Pelabuhan Benteng

by

Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, mendesak dan meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Untuk mengusut indikasi dugaan korupsi proyek pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng di Kabupaten Selayar.

Dimana proyek tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau bestek. Serta volume dan bobot pekerjaan seperti yang tertuang dalam kontrak.

Sehingga, kata Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, hasil pengerjaan proyek tersebut, bisa berdampak dan mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

“Kita minta Kejati turun tangan dalam mengusut proyek tersebut. Sebab kami menduga ada potensi kerugian negaranya,” beber Kadir Wokanubun, Sabtu (24/2/2018).

Sebab menurut data dan informasi yang diperoleh bahwa ketebalan dan mutu beton, panjang maupun lebar pekerjaan penyelesaian pelabuhan tersebut. Dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan diduga kuat, ada pengurangan volume yang telah dianggarkan dalam RAB.

Dimana mutu beton dan tiang yang terpasang dinilai tidak melalui proses uji mutu, serta standar pabrikasi. Sehingga sangat rentan dan rawan ambruk, “tidak ada jaminan kalau pelabuhan itu bisa saja ambruk, karena kesalahan konstruksi. Tentu saja hal itu bisa merugikan masyarakat yang nantinya menggunakan sarana pelabuhan tersebut,” tandasnya.

Adapun pekerjaan pemasangan batu, maupun kedalaman penggalian pondasinya, juga diduga tidak sesuai dengan bobot volume yang telah ditentukan petunjuk teknisnya.

Karena campuran semen dan pasirnya, lebih banyak pasirnya dengan perbandingan 1 sak semen dicampur dengan 5 gerobak pasir. Sehingga kekuatan pemasangan batu dan pondasi pelabuhan, tidak kuat serta mengikat antara campuran pasir dan semen.

Dimana pada sebagian sebagian pemasangan tiang pancang balok beton yang dipasang. Menggunakan tiang pancang balok beton yang lama atau tiang lama.

“Diduga kuat ada pengurangan bobot volume pekerjaan dalam pembuatannya,” kata Kadir.

Bahkan menurut dia, proyek tersebut, disinyalir juga tak mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Kami berharap agar pihak Kejati tidak menutup mata dan mau mengusut adanya dugaan penyimpangan pada proyek tersebut,” pungkasnya.(bio)

Source link