JPU menang di kasasi, koruptor dana aspirasi DPRD Jeneponto siap dieksekusi

by

Makassar – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dana aspirasi DPRD Jeneponto, tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp 23 miliar.

JPU dari Kejati Sulsel Abdullah mengatakan dalam kasus tersebut Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Jeneponto, Andi Mappatunru sebagai terdakwa.

Majelis hakim Mahkamah Agung telah menyatakan terdakwa Andi Mappatunru telah terbukti bersalah dan divonis lima tahun penjara denda Rp200 juta, subsidaer 6 bulan kurungan juga dijatuhkan kepada Ketua DPC PKB Jeneponto ini,

“Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan amar putusan majelis hakim tipikor MA,” kata Abdullah.

Sebelumnya majelis hakim Tipikor menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Andi Mappatunru, dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Makassar pada Januari tahun 2017 silam.

Sehingga JPU mengajukan upaya kasasi ke MA terkait putusan majelis hakim yang mengatakan terdakwa tidak bersalah dalam kasus korupsi penyimpangan dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013.

“Pasal yang terbukti adalah pasal 12 huruf i undang-undang Tipikor,” kata Abdullah.

Abdullah menyebutkan, bahwa JPU telah menerima putusan kasasi dari MA, berdasarkan petikan putusan dari Pengadilan Tipikor Makassar.

Meski demikian, pihaknya tinggal menunggu salinan putusan perkara tersebut, untuk selanjutnya kata Abdullah dilakukan upaya eksekusi terhadap terdakwa Andi Mappatunru.

Akan tetapi, Abdullah mengaku belum bisa memastikan kapan terdakwa akan dieksekusi untuk menjalankan masa pidananya oleh tim JPU.

Diketahui sebelumnya, kasus korupsi penyimpangan dana aspirasi DPRD Jeneponto, tahun 2013 yang menelan anggaran sebesar Rp23 miliar itu, Andi Mappatunru terbukti menerima aliran dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, yang dialihkan untuk proyek pemasangan paving blok di lokasi perumahan milik Andi Mappatunru.

Namun proyek tersebut tidak tercantum dalam anggaran dana aspirasi tahun 2013. Proyek pemasangan paving blok tersebut justru dialihkan ke KPR milik developer Andi Mappatunru.

Selain itu juga, ada empat item paket pekerjaan yang tidak masuk dalam program aspirasi yang dikelola Andi Mappatunru yang dinilai penyidik menyalahi aturan karena tidak sesuai penggunaannya.


Source link