Pengacara DIAmi: yang digugat Appi-Cicu adalah program lama

by

Makassar – Ketua Tim Pengacara Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), Jamaluddin Rustam, menegaskan, tak satupun gugatan dari kubu Appi-Cicu yang memenuhi syarat berdasarkan aturan hukum.

Menurut Jamaluddin yang di tim DIAmi disebut Panglima Justice Bao DIAmi, dalam gugatan ke Bawaslu tersebut, tidak ada kewenangan, kegiatan dan program yang dilanggar Danny Pomanton sebagai Petahana.

Karena, tiga hal yg digugat oleh Appi-Cicu itu adalah program lama yang dasarnya ada dalam RPJMD perda Nomor 5 tahun 2014 – 2019.

Terkait Pengadaan HP untuk RW/RT itu program perencanaan tahun 2016 dan telah disahkan anggarannya oleh DPRD Kota Makassar, dan pelaksanaannya dilakukan Januari 2017.

“Ini jelas tidak terbukti melanggar pasal 71 ayat 3 Jo pasal 89 ayat 2 PKPU dimana norma ini menyatakan patahana tidah boleh menggunakan kewenangan, kegiatan dan program 6 bulan sebelum penetapan sebagai paslon dan 6 bulan sesudah penetapan,” tandas Jamaluddin dalam siaran persnya, Minggu 25 Februari 2018.

Menurut Praktisi yang juga Kuasa Hukum Partai Demokrat ini, pertama, pembagian HP ini juga tidak terbukti karena masalah HP itu program tahun 2016 yang lalu, artinya sudah berjalan setahun lebih.

Sedangkan, norma pasal tersebut diatas hanya 6 bulan sebelum penetapan.Yang kedua, lanjut dia, tentang tenaga honorer pendidikan juga adalah program lama yang berasal dari aspirasi DPRD Makassar dan bukan Program Danny Pomanto selaku Wali Kota Makassar.

Dia juga menjelaskan, unsur tersebut juga tidak terpenuhi karena disamping sudah lewat setahun juga bukan program Pak Dhani. Yang ketiga Tagline 2 X + baik itu bukan program dan kegiatan, karena tidak ada anggarannya dan hanya penyemangat saja.

“Jadi, kesimpulan secara hukum, ketiga hal yang digugat oleh Appi-Cicu menurut pendapat saya sebagai Ahli hukum itu sama sekali tidak ada yang terbukti sehingga saya yakin gugatan mereka akan ditolak oleh Bawaslu. Gugatannya tidak berisi, hampa. Marilah kita berdoa kepada Allah semoga kita di pihak yang menang,” bebernya.

Dia menambahkan, dalam fakta persidangan tambahan juga dikuatkan dengan pernyataan Prof Aminuddin Ilmar yang dihadirkan sebagai saksi ahli.

Menurut Prof Ilmar, kata Jamaluddin, dari segi prosedural juga gugatan cacat formal karena tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017, yaitu tidak menggugat berita acara.

Selain itu, masih kesaksian ahli Prof Ilmar menegaskan, Appi-Cicu juga tidak mengindahkan pasal 11 ayat 2 Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 dimana seharusnya sebelum menggugat seharusnya melaporkan dulu ke Bawaslu sebagai obyek sengketa.

“Dan pasal ini mutlak sehingga harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka seharusnya dari awal bawaslu menolak permohonan mereka,” tandas Prof Ilmar.

Sebelumnya, Kuasa hukum KPU kota Makassar Marhumah Madjid juga menguatkan pernyataan Jamaluddin dan Prof Ilmar tersebut.

Marhumah menegaskan, gugatan pemohon ke Bawaslu kota Makassar kabur dan cacat prosedural.

“Gugatan mereka kabur dan cacat prosedural. Karena dasar mereka merujuk pada Pasal 11 ayat 2. Sementara penyelesaiannya ada pada ayat 3 Pasal 71 UU No 10 tahun 2016. Saya yakin putusan KPU yang mereka gugat sudah tepat. Karena sebelum KPU melakukan penetapan paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar, sudah melalui proses verifikasi syarat administrasi,” tegas Marhumah.

Bagikan artikel ini :


Source link