PKPI dan PBB Tak Lolos Peserta Pemilu 2019

by

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bakal diikuti 14 partai politik (parpol) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 16 parpol yang diverifikasi, dua parpol dinyatakan tak lolos, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Pesatuan Indonesia (PKPI).

Tak pelak, dua partai itu berniat mengajukan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan pengajuan permohonan sengketa itu punya batas waktu tiga hari terhitung sejak penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 pada Sabtu (17/2/2018).

“Nanti kami periksa apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap nanti ada batas waktu perbaikan. Kami mempunyai waktu 12 hari kalender untuk menyelesaikan proses permohonan sengketa tersebut,” tutur Abhan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, menyatakan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat saat rapat pleno penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Dia membuka kesempatan kepada parpol yang tidak menerima keputusan itu untuk mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu.

KPU mengumumkan partai politik yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2019 di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu. “Rapat pleno terbuka sudah selesai dilaksanakan, hasil rekap nasional menyimpulkan dari 16 parpol yang masuk ke tahap verifikasi faktual, 14 parpol dinyatakan MS (memenuhi syarat), dua parpol dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat). Apa yang sudah dikerjakan KPU harus dipertanggungjawabkan,” tutur Arief.

Sebanyak empat partai politik baru dinyatakan memenuhi syarat menjadi partai politik peserta Pemilu 2019.

Pengumuman tiap-tiap partai politik dibacakan secara bergantian oleh komisioner KPU. Empat parpol baru, yaitu Partai Perindo, PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Sedangkan 10 parpol lainnya merupakan parpol lama, yakni PAN, PDIP, Demokrat, Gerindra, Partai Golkar, Hanura, PKS, PKB, Nasdem, dan PPP.

Dia menjelaskan, parpol dianggap tidak memenuhi syarat karena berbagai alasan. Di antaranya, karena keanggotaan. Keputusan soal parpol tidak memenuhi syarat berdasarkan barang bukti sehingga apabila ada sengketa barang bukti itu akan diperlihatkan.

“Nanti kalau ada sengketa, akan kami tunjukkan, ini hasil kerja kami. Itu untuk menjawab sengketa yang mungkin akan diajukan,” tegasnya.

Setelah penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU akan mengundang parpol-parpol mengambil nomor urut. Rencananya pengambilan nomor urut akan dilakukan di kantor KPU, pada Minggu (18/2/2018).

Menurut Arief, apabila ada fakta hukum baru hasil putusan sengketa yang mungkin akan diajukan, putusan itu akan diterapkan langsung di dalam tahapan. (Bs)

Source link