Tim Hukum Appi-Cicu Resmi Lapor KPU ke DKPP

by

Tim Hukum Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar Appi-Cicu resmi melaporkan KPU ke DKPP. Tim Hukum Paslon Urut 1 itu melayangkan laporan ke DKPP di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Adapun tim hukum yang hadir terdiri dari Muchtar Djuma, Nursalam, Sulaeman Syamsuddin dan Andi Firmansyah.

Dalam laporan mereka disebutkan atas keberatan ke pihak KPU karena tidak melaksanakan putusan PTTUN Makassar yang memerintah KPU mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, Danny-Indira (DIAmi), sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar karena telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang sebagai calon petahana.

Laporan tersebut disampaikan Sekretaris Tim Hukum Appi-Cicu, Jhon Ardiansyah. Dalam keterangannya, Muchtar Djuma salah satu Tim Hukum Appi-Cicu yang mengantar langsung laporan ke DKPP menyatakan, sesuai ketentuan yang berlaku KPU wajib melaksanakan putusan PTTUN Makassar dalam jangka waktu 7 hari sejak dibacakannya putusan tersebut.

“Karena hingga hari ke 7, KPU tidak kunjung melaksanakan putusan, maka kami dari Tim Hukum Appi-Cicu melaporkan KPU kepada DKPP. Kami menilai KPU telah melanggar kode etik penyelenggara dan memperlihat keberpihakan kepada pasangan Danny-Indira,” kata Jhon mengutip pernyataan Muchtar Djuma.

Laporan atau pengaduan Tim Hukum Appi-Cicu kepada DKPP, kata dia, ada dua poin yang pertama, laporan/pengaduan No. 75/I-P/L-DKPP/2018, berkaitan tentang KPU tidak menindaklanjuti putusan PTTUN sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016. Sedangkan laporan kedua, No. 76/I-P/L-DKPP/2018 dengan teradu anggota KPU Makassar atas nama Abdullah Masyur, yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara dengan mengeluarkan statement atau komentar di media online yang seakanakan memastikan bahwa Paslon DIAmi akan berhadapan dengan Appi-Cicu, padahal pasangan DIAmi masih melakukan upaya hukum kasasi di MA.

“Kita melakukan laporan/pengaduan ini karena negara kita negara hukum, semua
masalah yang timbul dari suatu proses demokrasi lebih elegan kalau diselesaikan melalui proses hukum. Kita tidak mau seperti tim DIAmi yang mau memaksakan kehendak dengan cara mendemo PTTUN makassar supaya keinginan Dia dipenuhi,” tergasnya lagi.

Sementara Ketua Tim Hukum Appi-Cicu, Amirullah Tahir menambahkan, upaya yang dilakukan pihaknya lebih pada cara-cara yang bermartabat melalui proses hukum sesuai yang atur Undang-undang.

“Itu wajar karena Tim Hukum Appi-Cicu bekerja dalam koridor hukum bukan malah memprovokasi relawan untuk demo pengadilan,” demikian penegasan Amirullah Tahir.

“Kita ingin proses pilkada berlangsung lancar aman dan tenteram, siappun yang melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum termasuk KPU, kalau melakukan kesalahan harus diberi sanksi oleh DKPP,” pungkasnya. (Rusdi)

Source link