Uang haram dalam pilkada – Makassar Terkini

by

Oleh: Herman Ssos MI Kom

–Mungkin Anda pernah mencium bau tidak sedap dan menduga kuat bahwa itu adalah bau kentut dari seseorang yang ada di sekitar Anda, tetapi Anda tentu sama sekali tidak dapat memastikan siapa pelakunya (yang kentut).

Begitulah kiranya praktik politik uang (money politic) yang terjadi dalam Pilkada atau pemilu. Hembusan permainan ‘uang haram’ dalam transasksional politik sangat kencang tetapi untuk menjerat pelakunya secara hukum sangatlah sulit.

Akibat buruk dari politik uang dalam Pilkada adalah menjadikan hasil pemilihan tidak berkualitas serta memungkinkan terjadinya prilaku koruptif bagi kepada daerah. Dari catatan ICW sejak tahun 2010 sampai 2017 tidak kurang dari 215 kepala daerah menjadi terpidana korupsi. Belum lagi 7 kepala daerah yang terciduk korupsi oleh KPK pada tahun 2018 ini ketika tahapan pilkada sedang berlangsung.

Pilkada dan uang haram

Pemilihan kepala daerah merupakan indikator penting hidupnya demokrasi lokal. Oleh karenanya, pelaksanaannya harus di-handle secara profesional, jujur, berkadilan dan berintegritas. Pilkada merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat termasuk dalam pemilihan kepala daerah di mana voter dapat memilih langsung pemimpin daerahnya.

Menurut Ramlan Surbakti, salah satu tujuan dari pemilu adalah sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dan mewujudkan tujuan tersebut, pemilu harus dilakukan secara berkala dan didasarkan pada prinsip bebas, jujur dan adil (free and fair election).

Pilkada serentak pertama tahun 2015 diikuti 204 daerah, pilkada 2017 diikuti 101 daerah, dan pilkada serentak ketiga 27 Juni 2018 diikuti 171 daerah. Namun pilkada 2018 diawali dengan isu tidak sedap dengan terungkapnya berbagai dugaan mahar politik. Tentu saja yang paling menyita perhatian adalah pengakuan dari La Nyalla tentang permintaan mahar dari salah satu parpol. Akan tetapi kasus ini juga perlahan menghilang seperti bau kentut dan menimbulkan tanda tanya publik.

Gary Goodpaster dalam studinya menulis bahwa politik uang itu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilu. Atau pengertiannya secara umum, politik uang  (money politic) dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan baik uang maupun barang.

Sesuai data Bawaslu RI, pada Pilkada 2015 terdapat 929 laporan kasus praktik politik uang. Meski menurun menjadi 600 kasus pada pilkada 2017, hal ini tetap menunjukkan jumlah kasus politik uang termasuk tinggi. Namun, banyaknya kasus tersebut tidak sebanding dengan jumlah kasus yang bisa diproses di pengadilan. Menurut data di Bawaslu RI, dari 929 kasus politik uang pada pilkada 2015 hanya ada 3 kasus dugaan praktik politik uang yang dapat diproses hingga pengadilan.

Kendala penindakan politik uang

Tindak pidana praktik politik uang seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan sulitnya pembuktian dan pemenuhan unsur formil dan materil dugaan pidana politik uang terutama minimnya saksi dan barang bukti, dan keterbatasan kewenangan Bawaslu, serta sering terjadi perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Uang haram dalam pilkada seperti bau kentut yang menyengat tetapi sulit menjerat pelakunya.

Kendala lainnya adalah sebagian besar voter tidak menyadari bahwa tindakan mereka dalam aktivitas ‘menjual’ suara kepada kandidat atau parpol adalah merupakan tindak pidana. Kebanyakan mengira bahwa uang atau barang yang  mereka dapatkan sebagai imbalan memilih adalah hal yang wajar dan halal.

Hal ini mestinya tidak perlu terjadi jika ada sosialisasi yang massif dan intensif yang dilakukan oleh pengawas pemilu dengan menggunakan media yang tepat. Masyarakat harus memahami bahwa praktik politik uang dalam event pemilu adalah tindakan pidana dan perbuatan haram. Pemberi dan penerima uang dalam pilkada sama-sama akan mendapatkan sanksi pidana..

Sanksi pidana pemilihan dan sanksi administrasi

Ada dua bentuk hukuman yang menanti pelaku praktik politik uang dalam pilkada 2018, yaitu Sanksi Pidana Pemilihan berupa hukuman penjara 3 sampai 6 tahun, dan Sanksi Administrasi berupa diskualivikasi calon. Sanksi tersebut terdapat pada pasal 187A UU No.10/2016 (1) “…. sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar”.

Sebagaimana UU No.10/2016 pasal 73 ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Atas dasar ketentuan tersebut, pengenaan sanksi administrasi yang berupa pembatalan penetapan bagi calon yang melakukan politik uang harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seterusnya dalam ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan pengadilan tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan terbesar pengawasan pemilu ke depan masih sekitar politik transaksional karena lebih massif sementara jumlah pengawas pemilu yang terbatas. Sekali lagi upaya pencegahan politik uang melalui pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas harus dikedepankan.

Bagikan artikel ini :


Source link